JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, juga mempercepat penanaman modal di tempat sektor tekstil, produk-produk tekstil, sepatu, kemudian sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya ketika mengatur rapat sama-sama jajaran Dewan Perekonomian Nasional (DEN) pada Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor sektor padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil serta produk-produk tekstil yang dimaksud ketika ini menerima hampir 4 jt tenaga kerja lalu mencatatkan ekspor lebih lanjut dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengamati dari keseluruhan supply chain juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang dimaksud sudah ada dilakukan,” kata Airlangga terhadap awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang dimaksud di-dumping melalui tindakan anti-dumping. otoritas tentu akan membentuk semacam satgas, di tempat mana ini akan dijalankan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga memacu agar sektor padat karya masuk pada Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan dan juga infrastruktur insentif mampu segera diberikan. otoritas turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi pada rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini sanggup ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja mampu tercipta serta kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, ketika ini pasukan dari Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian lalu DEN telah terjadi bekerja sejenis untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang tersebut jelas juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa jadi segera disampaikan langkah-langkah. Artinya tiada akan menghurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang dimaksud mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang digunakan sangat jelas dan juga sangat baik mengenai kesulitan deregulasi. Karena deregulasi ini akan menurunkan korupsi, akan menghasilkan lebih besar efisien, kemudian akan mendirikan lingkungan perekonomian kita lebih lanjut bagus,” tutur Luhut.
