JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menghapus kuota impor untuk beberapa jumlah komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi ekonomi yang tersebut progresif serta berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah penting membongkar tata niaga yang tersebut selama ini dikuasai kelompok rente kemudian praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat serta berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang mana lebih lanjut efisien kemudian transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tiada boleh dilepaskan begitu hanya tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap saja memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen pada negeri tidaklah tergilas di kompetisi lingkungan ekonomi bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, khususnya yang dimaksud selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir item impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang mana selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan hanya sekali bicara persoalan membuka pintu, tapi juga tentang menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian dunia usaha jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar mengupayakan ketahanan perekonomian nasional.
“Impor harus selektif serta bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang digunakan bisa saja diproduksi di dalam pada negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada bidang dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang mana adil dan juga timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi hasil negara mitra, maka akses pangsa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa kemudian keberpihakan terhadap perkembangan sektor nasional,” tandasnya.
