JAKARTA – Wakil Direktur Tindak Pidana Sektor Bisnis Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Samsul Arifin mengungkapkan bahwa Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Polri, kata dia, menyadari bahwa kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan .
“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan,” kata Samsul yang juga sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri ini di dialog rakyat yang tersebut dilakukan Divisi Humas Polri di area Hotel Grand Kemang, Ibukota Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dia menuturkan, Polri telah lama melalukan berbagai upaya pada menyokong inisiatif pemerintah swasembada pangan, di area antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk vegetasi pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, lalu pemanfaatan pekarangan anggota untuk flora pangan.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyatakan Indonesia sudah ada swasembada apabila dilihat dari supply (penawaran) dan juga demand (permintaan). Namun, kata dia, tidak ada ada gunanya swasembada kalau warga tidaklah dapat makan.
“Swasembada tidak tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian,” ujar Bustanul di kesempatan sama.
Ia membandingkan dengan Singapura yang dimaksud tiada swasembada tetapi punya kemandirian pangan. Menurut dia, sektor pertanian ketika ini sedang tidak ada baik-baik saja.
Dia pun menyoroti minimnya penyuluhan pertanian, dan juga minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi antarsemua pihak terkait di mengatasi permasalahan ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Siti Haryati mengakui bukanlah perkara mudah mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun, ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.
Upaya yang disebutkan menghadapi berbagai tantangan, di area antaranya permasalahan cuaca, alih fungsi lahan, juga minimnya sumber daya manusia (SDM). “Petani banyak yang mana senior, yang tersebut muda-muda susah terjun ke sawah,” kata Sri Haryati.
Dia menambahkan, hambatan sarana lalu prasarana yang digunakan terbatas. Namun, kata dia, permasalahan pupuk ketika ini telah selesai, tersedia barangnya juga mudah didapat.
Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Gusrizal menjamin adanya pabrik pupuk dalam sentra-sentra pangan Tanah Air, sehingga tidaklah ada lagi alasan pupuk sulit didapat juga harganya mahal. “Secara produksi ada 14 jt ton, yang mana disubsidi 9,5 jt ton,” ujar Gusrizal.
Ia memastikan, PT. Pupuk Indonesia mencoba keras menyediakan pupuk di area mana pun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. “Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya semata-mata 23%, serta apabila pupuk subsidi bisa jadi mengempiskan biaya produksi sampai 9%,” pungkasnya.
