Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih tinggi fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan kondisi pada lapangan agar tiada menghambat daya saing lapangan usaha nasional pada sedang persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku perniagaan kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian tahapan produksi dari pada negeri yang mana digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang mana terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih besar kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat tambahan banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing barang lokal. Pemakaian hasil di negeri bukanlah belaka perihal kepentingan ekonomi, tapi juga tentang mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata tentang hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak cuma menyokong bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer sektor lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
