Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan pada misi dan juga perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian bisa jadi berkelanjutan dan juga memiliki kredibilitas, perempuan harus melibatkan pada pembicaraan. Perempuan juga penting berubah menjadi bagian dari delegasi yang tersebut mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang dimaksud berperan terlibat di mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Janji yang dimaksud salah satunya tercermin di Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, kemudian keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang digunakan miliki kredibilitas serta legitimasi, harus dianggap sah oleh rakyat yang dimaksud terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang tersebut kerap kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian juga rekonsiliasi efektif, perempuan harus melibatkan sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang dimaksud turut mengapresiasi upaya yang direalisasikan ASEAN untuk memperkuat peranan perempuan di perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Keselarasan serta Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang dimaksud diwujudkan negara-negara ASEAN pada hal perempuan, perdamaian, lalu keamanan, juga menggerakkan progresif dengan keterlibatan yang dimaksud diarahkan pada pencapaian perdamaian dan juga rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara juga pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan di memulai pembangunan kapasitas bagi perempuan di ASEAN, teristimewa akibat adanya keterbatasan dana kemudian prioritas lain yang digunakan juga membutuhkan pendanaan. Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan di perdamaian ini harus berubah jadi prioritas.
Terkait Indonesia, beliau bahkan mengkaji bahwa apabila pemerintah Tanah Air ingin mencapai target peningkatan sebesar 8 persen, perempuan harus berubah menjadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia lalu supremasi hukum harus didukung. Bukan belaka akibat itu hal yang tersebut benar, tetapi sebab itulah cara yang tepat untuk menjalankan pemerintahan yang mana efektif, dan juga itulah cara untuk menumbuhkan ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia telah dilakukan memperkuat beberapa inisiatif ke ASEAN di perdamaian kemudian rekonsiliasi, satu di antaranya Proyek ASEAN-IPR tentang Perempuan pada Proses Perdamaian, yang digunakan bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa pada saat ini juga masa kemudian tentang partisipasi perempuan pada penciptaan serta penyelenggaraan perdamaian di dalam semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia sudah bergerak pada beberapa upaya perdamaian juga rekonsiliasi di dalam Asia Tenggara, termasuk di dalam Filipina, Myanmar, dan juga Indonesia, yakni dalam Aceh.
Upata Norwegia pada perdamaian juga rekonsiliasi berputar dalam sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, juga kolaborasi ke antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
